KALIPARE - Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M kembali melakukan kunjungan ke lokasi terdampak bencana alam di tiga wilayah kecamatan meliputi Kecamatan Kalipare, Sumbermanjing Wetan, dan Bantur pada Selasa (3/12) siang hingga petang. Abah Sanusi, sapaan akrab Bupati Malang secara marathon sekaligus juga menyerahkan sejumlah paket bantuan bagi para korban bencana banjir di sejumlah titik bersama-sama H. Ma'ruf Mubarok alias Gus Mamak (Anggota DPR RI), Chusni Mubarak (Anggota DPRD Jatim), Alayk Mubarok (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang), Ketua Baznas Kabupaten Malang, Kasdim 0818 Kabupaten Malang, Kabag Ops Polres Malang, sejumlah Kepala OPD, Pimpinan Bank Jatim Cabang Kepanjen, dan Yayasan Kelenteng Eng An Kiong Malang.
Bupati Malang mengawali kunjungan ke wilayah Kecamatan Kalipare untuk meninjau kondisi jembatan Bolu yang terputus dan MI Lotekol, keduanya masuk wilayah Desa Arjowilangun. Tak ketinggalan, Abah Sanusi juga menyerahkan 10 paket bantuan kepada para korban terdampak banjir di Desa Arjosari. Beliau juga peninjauan rumah warga pasca banjir yang merusakkan dapur rumahnya. Kunjungan dilanjutkan ke wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan untuk menyerahkan simbolis bantuan di musholah/posko BPBD Sendangbiru kurang lebih 101 paket. Simbolis penyerahan bantuan berlanjut ke Balai Desa Sitiarjo sebanyak 185 paket. Dan dipungkasi kunjungan ke wilayah Kecamatan Bantur dengan simbolis penyerahan bantuan sebanyak 30 paket di Kantor Kecamatan Bantur.
''Selain peninjauan titik-titik terdampak, hari ini kita serahkan paket bantuan kepada korban musibah banjir. Meliputi dari Pemkab Malang, Baznas Kabupaten Malang, Bank Jatim dan Yayasan Kelenteng Eng An Kiong. Total ada 12 jembatan yang mengalami kerusakan akibat musibah banjir kemarin. Tadi juga ada dinding plengsengan yang ambrol. Total kebutuhan untuk jembatan saja hingga Rp 20 Miliar. Harus ada pergeseran dana untuk Bina Marga senilai Rp 20 Miliar," jelas Bupati Malang saat diwawancarai awak media. Dalam hal ini, pihaknya minimal cari solusinya karena APBD tidak bisa, sehingga dengan melakukan pergeseran di APBD," jelasnya. Dengan harapan, dapat segera melakukan perbaikan supaya dapat segera ditangani di tahun 2025.
"Kalau tidak disetujui ya harus menunggu tahun 2026. Begitu prosesnya, sehingga dewan (DPRD, Red) harus memberi persetujuan pergeseran. Jika tidak disetujui dewan (DPRD, Red), saya tidak bisa apa-apa. Sebelum PAK harus ada pergeseran, karena kondisi darurat, namun harus ada persetujuan dewan. Jika tidak disetujui, harus nunggu PAK, kan jadi lama, kasihan warga masyarakat," tambah Bupati Malang.
Abah Sanusi menegaskan, jika DPRD sudah menyetujui pergeseran maka pada bulan Februari nanti, Pemerintah Kabupaten Malang sudah bisa melakukan pekerjaan perbaikan jembatan-jembatan yang putus tadi. Dikatakan Bupati Malang, akses masyarakat tidak bisa dilalui. Sedangkan, anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) yang dimiliki Pemkab Malang hanya sebesar Rp 5 Miliar, yang peruntukannya sebagai stimulan seperti pada kebutuhan-kebutuhan ringan saja, antara lain untuk makan minum, pengadaan terpal, dan lain-lain.
''Anggaran BTT tahun depan juga besaranya sama, tetapi tidak bisa digunakan untuk perbaikan-perbaikan semacam jembatan. Kalau harus pakai jembatan darurat seperti yang di Balong itu, kita melalui pak Dandim 0818 Kabupaten Malang minta bantuan Kodam V Brawijaya," pungkasnya.(prokopim/poy)
