MALANG - Bupati Malang Drs.H.M Sanusi M,M hadiri Rapat Koordinasi SDM Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Malang Tahun 2024 yang bertempat di Pendopo Agung Kabupaten Malang pada Rabu (8/5) malam. Turut hadir mendampingi Bupati Malang, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Nurman Ramdansyah, SH.MHum, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang Dra. Pantjaningsih Sri Redjeki M,M, Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, Para Pendamping SDM PKH di Kabupaten Malang serta seluruh Peserta Rapat Koordinasi.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten terkait penyelenggaraan PKH, sekaligus menjadi ajang untuk membangun sinergitas antar instansi penyelenggara PKH guna mencari pemecahan masalah dan menyepakati tindak lanjut yang harus dilakukan oleh masing-masing instansi dalam penyelenggaraan PKH.
Hal itu juga sejalan dengan harapan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang yang menginginkan kepada semua pihak/instansi terkait untuk memadukan langkah dalam menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan PKH. Ia juga menuturkan untuk meningkatkan intensitas koodinasi lintas sektor guna memaksimalkan penyelenggaraan PKH agar dapat disalurkan dengan baik kepada masyarakat.
“Demi kelancaran program PKH ini, rapat koordinasi yang kita laksanakan semoga dapat memadukan gerak langkah dan sinergitas program semua instansi terkait. Sehingga kita dapat menyamakan persepsi dan melahirkan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan,” harap Kadis Dinsos Kabupaten Malang dalam laporannya.
Sebagaimana kita ketahui bersama, SDM pendamping sosial memegang peranan penting terhadap jalannya proses pendistribusian Program Keluarga Harapan. Di antaranya seperti menyusun rencana kerja PKH, melakukan sosialisasi kebijakan serta memberikan pendampingan bisnis sepanjang berlangsungnya Program Keluarga Harapan baik itu pada tataran Pemerintah Tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan, KPM PKH, juga masyarakat umum secara berkala.
Ditekankan kembali oleh Bupati Malang, bahwa Program Keluarga Harapan memiliki korelasi langsung dengan tingkat kesejahteraan dan angka kemiskinan masyarakat. Diperlukan SDM yang profesional agar target tersebut dapat tercapai sesuai dengan harapan. Maka pada kesempatan ini, Bupati Malang kembali mengingatkan kepada para pendamping sosial untuk memberikan pendampingan yang maksimal terhadap penyusunan rencana kerja penerima PKH di wilayah dampingannya.
"Dalam hal ini, para pendamping harus dapat memberikan pendampingan berupa mediasi maupun advokasi terhadap proses perubahan perilaku dan pola pikir yang mandiri juga produktif bagi KPM PKH," pungkas Bupati Malang.
Sementara itu, Berkaca pada program penanganan kemiskinan di masa lalu, yang terpenting dalam PKH ini adalah bagaimana program tersebut mampu memberikan dampak langsung terhadap perubahan sikap dan perilaku masyarakat penerima manfaat agar menjadi lebih mandiri, sejahtera dan meningkat taraf hidupnya.
"Dalam jangka panjang, keberlangsungan Program Keluarga Harapan hendaknya juga dapat diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan demikian, Program Keluarga Harapan ini nantinya dapat membuka jalan bagi penerimanya untuk berinvestasi serta mengakumulasi peluang strategis agar mereka dapat keluar dari garis kemiskinan." tutur Bupati Malang. (prokopim/dhe)
