Bupati Malang Buka Workshop Kesadaran dan Kepedulian terhadap Penyandang Disabilitas di Sektor Kerja Formal

KEPANJEN - Bupati Malang Drs.H.M Sanusi M,M didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Malang Hj. Anis Zaidah Sanusi menghadiri Workshop Kesadaran dan Kepedulian terhadap Penyandang Disabilitas di Sektor Kerja Formal. Acara yang dilaksanakan di Grand Miami Hotel pada Selasa (7/5) pagi ini turut dihadiri Jajaran Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Malang, Camat dan Forkopimcam Kepanjen, Ketua dan Pengurus APINDO dan Gapensi Kabupaten Malang serta Organisasi Penyandang Disabilitas Kabupaten Malang.

Disampaikan Bupati Malang, bahwa saat ini Program Gender Equality & Social Inclusion in Infrastructure atau GESIT, yang diinisiasi oleh Kemitraan Indonesia - Australia untuk Infrastruktur (KIAT), saat ini implementasinya telah memasuki tahun kedua di Kabupaten Malang. Adapun pada intinya Program GESIT tersebut adalah salah satu upaya percepatan pembangunan yang dilakukan dengan berorientasi pada kesetaraan gender dan inklusi sosial bagi kelompok marjinal, yang didalamnya termasuk para pekerja penyandang disabilitas. Dimana konsep ini merupakan nilai dasar yang penting bagi pencapaian Sustainable Development Goals yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

"Untuk itulah, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, termasuk kepada Tim Pelaksana GERKATIN-HIMPAUDI yang telah mengupayakan sehingga Program GESIT dapat terus berlanjut di Kabupaten Malang," kata Bupati Malang.

Tentunya kita semua berharap komitmen nyata untuk membantu kesetaraan, kesempatan dan aksesibilitas bagi pekerja penyandang disabilitas ini dapat terus diperkuat, dengan sinergi dan kolaborasi aktif bersama seluruh stakeholders pembangunan di Kabupaten Malang.

Melalui workshop ini pula, Bupati Malang berharap semoga kesadaran dan kepedulian seluruh pihak terhadap pekerja penyandang disabilitas dapat tercipta, dimana hal tersebut akan menjadi tonggak awal bagi terwujudnya transformasi nyata menuju pembangunan berkelanjutan dan ekonomi inklusif, yang mampu menciptakan akses serta kesempatan luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan maupun mengurangi kesenjangan. (prokopim/dhe)

Share this Post: