11 Jun 2026
Wabup Malang Buka Pertemuan Penguatan Kelembagaan dalam Tatalaksana Gangguan Tumbuh Kembang dan Disabilitas Anak
2026-05-12 12:58:21
Admin
BERITA
MALANG - Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib membuka Pertemuan Penguatan Kelembagaan dalam Tatalaksana Gangguan Tumbuh Kembang dan Disabilitas Anak, di Hotel Atria Kota Malang, Selasa (12/5) pagi. Kegiatan yang mengusung tema "Kolaborasi Kuat untuk Layanan Disabilitas yang Lebih Inklusif" ini digelar dari buah kerjasama Pemerintah Kabupatan Malang, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Clinton Health Access Intiative (CHAI). Bu Nyai Lathifah, sapaan akrab Wabup Malang berpesan agar seluruh pihak dalam Pertemuan Penguatan Kelembagaan dalam Tatalaksana Gangguan Tumbuh Kembang dan Disabilitas Anak penuh semangat untuk terus memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat.
''Kita ketahui bersama bahwa periode usia 0 sampai dengan 6 tahun merupakan masa yang sangat krusial dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada fase ini, perkembangan otak anak mencapai sekitar 80 hingga 90 persen kapasitas otak dewasa. Oleh karena itu, pemberian stimulasi yang tepat serta deteksi dini terhadap gangguan pertumbuhan dan perkembangan menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas kesehatan, kemampuan belajar, serta produktivitas anak di masa yang akan datang," tegas Bu Nyai Lathifah, sapaan akrabnya saat memberi arahan.
Dalam kesempatan ini, Dinas Kesehatan selaku penyelenggara juga menghadirkan perwakilan dari Kementerian Kesehatan RI; Tim Kerja Gigi Mulut, Indra dan Penyakit Tidak Menular; Tim Kerja Kesehatan Balita Anak Prasekolah; dan Yankesga Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan; Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyrakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Pertemuan ini juga TP PKK Kabupaten Malang, DWP Kabupaten Malang, BPJS Kesehatan Kabupaten Malang, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Fisioterapi Indonesia, Himpaudi, Yayasan Lingkar Sosial, Gerkatin, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Pengurus Daerah Muhammadiyah, Fatayat NU, dan Muslimat NU Kabupaten Malang.
''Apabila keterlambatan perkembangan tidak terdeteksi sejak dini, maka kondisi tersebut dapat berdampak pada gangguan perkembangan yang menetap, menurunnya kualitas hidup anak, hingga meningkatnya risiko disabilitas. Karena itulah, perhatian terhadap tumbuh kembang anak harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya keluarga, tetapi juga pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Program Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang atau SDIDTK merupakan salah satu upaya komprehensif yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, mendeteksi secara dini adanya penyimpangan, serta memberikan intervensi yang tepat agar dampak gangguan dapat dicegah maupun diminimalkan," terang Wabup Malang.
Program ini dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan dasar, seperti puskesmas, posyandu, serta jejaring pelayanan kesehatan lainnya. Namun demikian, implementasi program SDIDTK tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata. Diperlukan keterlibatan lintas sektor seperti pendidikan, sosial, lembaga perlindungan anak, hingga lembaga yang bergerak di bidang disabilitas, agar layanan yang diberikan benar-benar terintegrasi dan menyeluruh.
''Saya juga mengapresiasi peran Clinton Health Access Initiative (CHAI) yang telah memfasilitasi pelatihan terkait Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang, juga tatalaksana gangguan indera kepada tenaga terkait, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi. Namun sebagai catatan, hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih perlu terus diperkuat, khususnya dalam aspek koordinasi lintas sektor dan kejelasan peran masing-masing kelembagaan," ucap Bu Nyai Lathifah.
Beberapa tantangan tersebut antara lain belum adanya pembagian peran yang jelas dan tertulis antar perangkat daerah dalam layanan inklusi anak, masih terjadinya tumpang tindih program maupun kekosongan layanan, belum terintegrasinya koordinasi dan sistem rujukan antar layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial, data anak berkebutuhan khusus yang masih terpisah antar dinas, serta masih terbatasnya pemahaman bersama terkait konsep dan implementasi layanan inklusi anak.
''Oleh karena itu, pertemuan ini menjadi forum yang sangat strategis untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten Malang. Selain menjadi ruang berbagi praktik baik dalam penyelenggaraan layanan deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak, kegiatan ini juga diharapkan mampu menghasilkan penguatan sinergi serta alur penanganan disabilitas anak yang lebih terstruktur, berkelanjutan, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak di Kabupaten Malang," pungkas Bu Nyai Lathifah. (prokopim/poy)
Galeri Terkait
Bagikan artikel:
