PONCOKUSUMO - Dalam rangka mencegah perkawinan anak khususnya di Kabupaten Malang, Plt. Bupati Malang Drs. H. Didik Gatot Subroto, SH., MH., hadiri Joint Monitoring Field Visit Program Inklusi, di Balai Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo, Rabu (25/9) siang. Hadir pada kesempatan yang sama Tim Leader Program Inklusi, Ketua PBNU Gus Ulil Abshar Abdalla, Perwakilan Bapenas RI, Kemenag Kabupaten Malang, PC NU Kabupaten Malang, Lapkesdam PC NU Kabupaten Malang, Wakil Rois Syuriyah PC NU Kabupaten Malang, PC Fatayat NU Kabupaten Malang, Jajaran Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Malang, Camat dan Forkopimcam Poncokusumo, Kepala Desa Wonorejo, Kepala Puskesmas di 4 Wilayah Dampingan, Pengasuh Ponpes di 4 Wilayah Dampingan serta Ketua Forum Anak Kabupaten Malang dan Forum Anak di 4 Wilayah Dampingan.
Pernikahan usia dini di Kabupaten Malang masih marak. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus berupaya menekan angka pernikahan dini. Salah satunya melalui program inklusi pencegahan perkawinan anak.
"Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, saya menyambut baik sekaligus menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka mendukung terlaksananya Program INKLUSI di wilayah Kabupaten Malang," ungkap Plt. Bupati Malang.
Pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan telah menghasilkan eksklusi sosial dan tiga krisis besar berupa kekerasan, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan. Kondisi tersebut kemudian memunculkan kesadaran bahwa kita membutuhkan paradigma pembangunan yang baru, yakni pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga berpihak pada aspek sosial, yaitu pembangunan inklusif.
Terdapat beberapa fokus utama yang perlu kita perhatikan bersama antara lain akses yang lebih baik ke layanan dasar, Perlindungan dari kekerasan, ketahanan ekonomi dan penghidupan yang lebih baik dan Partisipasi dan kontribusi yang inklusif dalam pembangunan. "Saya berharap pertemuan kita pada hari ini dapat menjadi forum strategis untuk melakukan identifikasi tantangan dan hambatan sekaligus monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program INKLUSI di wilayah Kabupaten Malang," jelasnya.
Dengan menguatkan kolaborasi multipihak di antara kita sekalian, mudah-mudahan dapat memberikan daya ungkit untuk memperkuat kontribusi masyarakat dalam kemitraan dengan pemerintah untuk mendorong kesetaraan gender, pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial bagi kelompok masyarakat marginal. (prokopim/day)
