MALANG - Pemerintah Pusat dibawah komando Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo akan meneruskan fokusnya membangun masyarakat melalui pinggiran. Salah satunya adalah dari tetap fokus pada memberikan bantuan Dana Desa yang sudah berjalan selama ini. 

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D usai menghadiri Rapat Terbuka Senat Universitas Brawijaya (UB) dalam rangka Peringatan Dies Natalis ke 55 Universitas Brawijaya di Gedung Samantha Krida UB, Jumat (5/1) siang. Wanita ramah ini menjelaskan, sesuai dengan perencanaan, pemerintah akan memfokuskan sebesar Rp 60 Triliun pada tahun 2018 ini supaya betul-betul menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat.

"Terutama masyarakat yang tidak mampu di desa. Jadi ini difokuskan tidak hanya melalui dana desa karena ditambah dengan dana-dana dari kementerian lembaga lainnya. Seperti Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian. Semuanya bersama-sama dengan dana desa untuk mengangkat tingkat kehidupan masyarakat desa," ujar Sri Mulyani saat jumpa pers. 

Ia menjelaskan, pemerintah sudah lakukan evaluasi yang tentu akan sangat berguna pada saat nanti dana desa ditingkatkan sesuai dengan mandat undang-undang. Dikatakannya, sehingga pemerintah telah menemukan suatu sistem yang betul-betul bermanfaat dan setiap anggaran yang ditambahkan ke desa akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan mengurangi berbagai macam bentuk penyelewangan dan pelanggaran tata kelola.

"Pada tahun 2018, pemerintah bersama DPR sudah putuskan dana desa sebesar Rp 60 Triliun. Jumlah itu belum ditambah karena dalam waktu itu kita bahas untuk melakukan evaluasi tetapi juga memperkuat kesiapan dari desa di dalam melaksanakan. Saat ini dengan Rp 60 Triliun anggaran terutama alokasi formulanya untuk desa miskin akan mendapatkan jauh lebih besar hingga Rp 3,5 Miliar. Sedangkan desa yang relatif maju akan mendapatkan kisaran Rp 800-900 juta," tegasnya. 

Sri Mulyani menambahkan, nanti pemerintah akan melihat dan menilai kalau tata kelola dan sistemnya sudah semakin baik, tentu akan meningkatkan secara bertahap. Jangan lupa, kata dia, bahwa desa tidak hanya mendapatkan dana desa. 

"Untuk masyarakat miskinnya dapat PKH dan Rastra. Kemudian untuk siswa-siswa di daerah desa miskin mendapatkan duduk bidik misi maupun berbagai bantuan seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Semua ini ditujukan kepada masyarakat terutama yang berada di desa tertinggal," pungkasnya. 

Pada acara ini, Menteri Keuangan Indonesia juga memberikan orasi ilmiah dengan judul Menjaga Momentum untuk Mencapai Kesejahteraan dan meresmikan Gedung Pelayanan bagi kaum difabilitas. Tampak hadir, Wakil Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, MM juga hadir mewakili Bupati Malang, Dr. H. Rendra Kresna. Serta tuan rumah Rektor UB, Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS dan Ketua Senat UB, Prof. Dr. Ir. Arifin, M.S. (humas/poy)