JAGA NKRI : Wakil Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, MM memberi apriasiasi gelaran Dialog Lintas Agama yang diprakarsai Polres Malang, tadi pagi.

KEPANJEN – Wakil Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, MM memberi apresiasi tinggi atas tergelarnya Dialog Lintas Agama yang berlangsung di ruang rapat Lantai II Kantor Bupati Malang, Kota Kepanjen, Kamis (7/9) pagi. Kegiatan yang diprakarsai Polres Malang ini menghasilkan Kesepakatan Bersama yang ditanda-tangani Forkopimda dan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, seluruh organisasi keagamaan, tokoh agama dan tokoh kepercayaan yang ada di Kabupaten Malang.

Pak Sanusi yang hadir mewakili Bupati Malang, Dr. H. Rendra Kresna berharap Dialog Lintas Agama mampu membawa kebaikan bagi masyarakat Kabupaten Malang. Tak terkecuali, ia prihatin dengan krisis kemanusiaan di Rohingya yang kini menjadi isu nasional dan internasional. Wabup juga berharap isu tidak melahirkan dampak bagi Kabupaten Malang sehingga tetap kondusif. Serta, isu ini tidak dimanfaatkan oleh segelintir orang atau pihak untuk mewujudkan kepentingan ingin memecah-belah NKRI dengan membenturkan antar suku dan agama.

“Mari tetap saling mendukung demi tercapainya perdamaian. Dialog ini merupakan kegiatan yang baik dalam menciptakan kerukunan antar semua dan hasilnya harus ditindak lanjuti untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Agar kita semua mampu menangkal ancaman upaya memecah belah NKRI. Perdamaian patut dikedepankan dan kita harus bisa memberi manfaat bagi sesama,” ujar Wabup sembari menyebut Pemkab siap memback-up segala hal.

Dialog Lintas Agama yang digelar dalam rangka memelihara toleransi umat beragama di Kabupaten Malang ini menghasilkan Kesepakatan Bersama. Isinya, secara sadar dan bersama-sama untuk akan tetap setia kepada Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka NKRI serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip Bhineka Tunggal Ika, menyatakan keprihatinan atas tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhne Myanmar, mendukung penuh langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam mengupayakan penyelesaian tragedi tersebut.

Selain itu, menyerukan kepada semua elemen masyarakat Kabupaten Malang agar tidak terpancing dengan upaya-upaya untuk menjadikan tragedi kemanusiaan di Rakhine sebagai komunditas isu-isu SARA di Kabupaten Malang, serta senantiasa bekerjasama dan berkontribusi untuk menjaga kondusifitas kamtibmas di wilayah Kabupaten Malang melalui koordinasi dengan Forpimda Kabupaten Malang.

“Memang benar isu yang paling cepat memecah belah NKRI adalah isu SARA. Oleh karena itu, harus kita jaga bersama-sama persatuan dan kesatuan. Alhamdulillah Kabupaten Malang dalam kondisi dan situasi yang kondusif. Mari kita bersama menyadari kebersamaan dan kerukunan dalam menyelesaikan permasalahan dan tidak mudah terpancing isu-isu yang berkembang, terutama melalui media sosial yang begitu cepatnya tersebarkan,” ujar Wakapolres Malang, Kompol. Decky Hermansyah, terpisah.

Kesepakatan Bersama tersebut ditanda-tangani antara lain Bupati Malang, Kapolres Malang, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Dandim 0818 Wilayah Malang Batu, Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Kepala Pengadilan Agama, Kepala Kemenag Kabupaten Malang, Ketua FKAUB Kabupaten Malang, Ketua PC NU Kabupaten Malang, Ketua Muhammadyah Kabupaten Malang, Ketua PHDI/Tokoh Hindu, Tokoh Budha, Tokoh Kristen Katolik, Tokoh Kristen Protestan dan Tokoh Kepercayaan. (humas/poy)